Perda Baru Bogor Atur Pemakaman Tanpa Retribusi

DPRD Kota Bogor telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2002 tentang Pemakaman untuk disahkan menjadi Perda tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Beberapa hal yang baru dalam perda itu adalah tak ada lagi pungutan retribusi pemakaman, dan permakaman akan dibuat nyaman dengan dilengkapi taman.

Ketua Tim Pansus DPRD Kota Bogor Gilang Gugum Gumelar mengatakan terdapat beberapa hal substansi yang sudah dituangkan di dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Sehingga ia berharap apa yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Bogor bersama Pemkot Bogor dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bogor.

"Kami berharap apa yang telah kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat Kota Bogor," ucapnya, Selasa (11/6).

Lihat Juga : MRP Temui Jokowi, Tagih Janji Bangun Istana Presiden di Papua

Raperda ini, kata Gilang, disusun dengan pertimbangan Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak dan juga sejalan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman.

Raperda itu disepakati jadi perda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang digelar Senin (10/6).

"Untuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemakaman kami mohon untuk dicabut setelah Raperda Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Pemakaman disahkan menjadi Perda dan juga agar segera diterbitkan Peraturan Wali Kota terkait Penerbitan Lokasi (Penlok) khusus pemakaman," demikian disampaikan di akhir rapat paripurna pengesahan perda tersebut.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Bogor Hery Antasari menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyetujui Raperda Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Ia berharap Perda tentang Pemakaman ini bisa menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemakaman di Kota Bogor, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa pelayanan pemakaman bukan bagian objek retribusi. Dengan kata lain, sambungnya, retribusi pemakaman sudah tidak dipungut lagi.

Ke depan bagaimana area pemakaman bukan menjadi hal yang menyeramkan melainkan sebagai tempat yang nyaman dilengkapi dengan taman. Dia juga mengatakan Perda itu mengamanatkan terwujudnya ketersediaan tempat pemakaman sesuai rencana tata ruang wilayah Kota Bogor.

"Perda ini juga diharapkan memastikan pemakaman yang disediakan bias memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Hery.

Lihat Juga : Terkendala Internet, Ratusan Sekolah di Kepri Tak Bisa PPDB Online