Ketua Projo Jatim Siap Duet dengan Ahmad Dhani di Pilkada Surabaya

Ketua DPD Pro Joko Widodo (Projo) Jawa Timur Bayu Airlangga siap dipasangkan dengan siapapun di pemilihan calon wali kota-wakil wali kota Surabaya di Pilkada 2024. Termasuk dengan kader Gerindra, Ahmad Dhani.

"Mas Dhani bagus, yang lain juga bagus, semua orang punya kapabilitas masing-masing," kata Bayu di Surabaya, Kamis (13/6).

Bayu yang juga kader Partai Golkar itu yakin Dhani juga dikenal luas oleh masyarakat Surabaya usai mendapat kursi DPR lewat Pemilu 2024 lalu.

Diketahui, Ahmad Dhani maju di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I mencakup Surabaya-Sidoarjo. Dia mendapat 134.227 suara.

"Beliau tokoh yang juga terpilih, saya rasa juga kami sesuai," kata Bayu di Surabaya, Kamis (13/6).

Kini Bayu mulai serius mengambil langkah politiknya dengan mendaftar penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota ke PSI dan Partai Nasdem Surabaya.

Ia bahkan disebut secara khusus diperintah Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk segera mendaftar di partainya. Namun saat dikonfirmasi soal itu, dia masih merahasiakannya.

"Itu rahasia, tanya Mas Kaesang," ucapnya sambil tertawa.

Bayu tidak hanya membuka opsi berpasangan dengan Ahmad Dhani. Semua opsi terbuka. Dia siap dipasangkan dengan siapapun tergantung kerja sama yang dibangun antar partai politik.

"Gambaran InsyaAllah pasti ada, sebagai politisi pasti punya, tapi kembali lagi itu menjadi domain partai, menjadi domain koalisi," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD PSI Surabaya Shobikin menyambut baik kedatangan Bayu yang baru saja mendaftar.

"Suatu kebanggaan bagi kami di PSI, Bro Bayu Airlangga berkenan mendaftar jadi calon wali kota dan calon wakil wali kota di PSI Surabaya," ucapnya.

Sejauh ini, kata Shobikin sudah ada enam orang yang mendaftar. Dua di antaranya adalah Eri Cahyadi dan Armuji yang merupakan petahana.

Usai pendaftaran ini di tutup, DPD PSI Surabaya akan melakukan verifikasi data. Kemudian, mereka menyerahkan hasilnya ke DPW dan DPP PSI Surabaya untuk mekanisme penyerahan rekomendasi.

"Akan kita lakukan verifikasi data administratif, lalu kita sampaikan ke DPP melalui DPW. Mekanismenya kita serahkan ke DPP untuk penentuan rekomendasi," ucapnya.