Jokowi Ungkap 300 Daerah Antre Pemekaran, tapi Terganjal Moratorium

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap ada lebih dari 300 permohonan pemekaran daerah yang mengantre di meja pemerintah.

Jokowi tak menyebutkan daerah mana saja yang mengajukan pemekaran. Namun, ia menyebut permohonan berasal dari berbagai tingkat pemerintahan.

"Yang mengajukan sudah lebih dari 300 lebih, kabupaten, kota, maupun provinsi," kata Jokowi di Palangkaraya, Kamis (27/6).

Jokowi menyampaikan belum ada rencana mengabulkan permohonan pemekaran tersebut. Dia memastikan moratorium masih tetap berlaku.

Lihat Juga : Jokowi Wanti-wanti Potensi Gelombang Panas dan Kekeringan Juli-Oktober

"DOB (daerah otonom baru) tidak ada DOB, tidak ada DOB sementara di seluruh tanah air ya," ujar Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan moratorium pemekaran daerah sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya pada 2006. Moratorium itu dilanjutkan oleh Presiden Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

Meski begitu, sejumlah usulan pemekaran daerah terus diungkap berbagai kalangan. Pernah ada usulan pembentukan Provinsi Sunda dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 2022.

Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto juga pernah membawa wacana pemekaran 10 daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia meminta pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah.

Lihat Juga : Waspada Modus Bandar Judi Online: Pinjam Nama dan Nomor Rekening

Di tengah moratorium itu, pemerintahan Jokowi tetap melakukan pemekaran daerah. Misalnya, pembentukan Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya seiring keberlanjutan otonomi khusus Papua.

Selain itu, ada juga pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengambil sebagian wilayah Kalimantan Timur. Daerah baru ini akan menyandang otonomi khusus sebagai ibu kota negara baru.