Fakta-fakta Kebocoran Data PDNS, Dalang hingga Jumlah Tebusan

Pemerintah akhirnya buka suara dan mengakui bahwa gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 akibat serangan siber ransomware atau modus pemerasan dari kelompok Lockbit 3.0.

PDNS 2 mengalami gangguan sejak 20 Juni. Imbasnya beberapa layanan publik, termasuk imigrasi, lumpuh dan baru pada Senin (24/6) mulai pulih sebagian.

"Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang ada di Surabaya," kata Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (24/6).

Berikut adalah rangkuman fakta-fakta mengenai lumpuhnya PDNS imbas serangan siber:

Modus ransomware

Hinsa, dalam konferensi pers kemarin, mengatakan PDN mengalami gangguan sejak 20 Juni 2024 karena serangan siber yang memanfaatkan ransomware brain cipher.

"Insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain chiper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0," ujar dia.

Ransomware adalah serangan malware yang memiliki motif finansial. Biasanya, pelaku serangan meminta uang tebusan dengan ancaman mempublikasikan data pribadi korban atau memblokir akses ke layanan secara permanen.

Dalam beberapa kasus, infeksi ransomware bermula dari penyerang mendapat akses ke perangkat. Seluruh sistem operasi atau file pun dienkripsi. Uang tebusan kemudian diminta dari korban.

Lockbit 3.0

Lockbit 3.0 disebut-sebut sebagai dalang di balik kasus pembobolan PDNS. Lalu, siapa sebenarnya Lockbit 3.0?

Berdasarkan penelusuran, Lockbit 3.0 mengacu kepada kelompok peretas lintas negara yang punya rekam jejak mengerikan.

Menurut perusahaan keamanan siber Ensign InfoSecurity, kelompok ini termasuk grup hacker yang rutin menyasar keamanan digital di Indonesia pada 2023, selain Scattered Spider dan UNC5221.

Sebagai kelompok kejahatan terorganisasi ransomware (peretasan dengan maksud memeras dengan mengunci data milik korban), Lockbit 3.0 punya motif keuntungan finansial.

Tebusan Rp131 miliar

Para pelaku pembobolan juga meminta tebusan sebesar US$8 juta atau setara Rp131 miliar imbas bobolnya PDNS.

"Mereka meminta tebusan US$8 juta," kata Direktur Network & IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko dalam konferensi pers kemarin.

Kendati begitu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan pemerintah tidak akan membayar atau memenuhi tuntutan tersebut.

"Enggak, enggak akan. Tidak akan," cetus Budi.

Budi menyebut saat ini sistem dalam penanganan tim terkait sambil melakukan migrasi data. Ia juga tidak menargetkan tenggat waktu tertentu soal penanganan insiden ini.

210 instansi terdampak

Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, mengatakan ada 210 instansi pemerintah di pusat dan daerah terdampak serangan ransomware PDNS 2.

Kendati demikian, Semuel tidak memberikan rincian 210 instansi yang terdampak itu. Ia hanya mengatakan sejumlah layanan saat ini sudah mulai pulih.

PDNS 2 mengalami gangguan sejak 20 Juni. Beberapa layanan publik, termasuk imigrasi, lumpuh dan baru hari ini mulai berangsur pulih.

"Yang sudah up itu, imigrasi sudah berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya, LKPP Sikap sudah on, terus Marves punya layanan perizinan event juga sudah on, Kota Kediri juga sudah on," terangnya.

Pembangunan Pusat Data Nasional berlanjut

Wamenkominfo Nezar Patria pada kesempatan terpisah memastikan pembangunan PDN di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, tidak terpengaruh dengan insiden serangan siber di PDNS 2.

"Tidak ada dampak, PDN terus berjalan pembangunannya, ini kan PDNS. Tapi ini jadi lesson learned buat kita, kita akan evaluasi security system dan segala macamnya," ujar Nezar.

PDN Cikarang dibangun dengan skema G-to-G financing, dengan bantuan dari Pemerintah Prancis dengan pendanaan sebesar 164.679.680 Euro atau setara Rp2,7 triliun.

Rencananya, PDN Cikarang bakal rampung pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]